PURWOREJO, SEMASA MENJADI IBU KOTA KARESIDENAN BAGELEN

Berjalan-jalan mengelilingi kota Purworejo yang pernah menjadi ibu kota Karesidenan Bagelen pasca berakhirnya Perang Jawa (1830), maka banyak jejak-jejak pemerintahan lama baik Belanda maupun pribumi Jawa. Peninggalan tersebut berbentuk bangunan pemerintah, sekolah, garnisun militer, rumah sakit militer, pemakaman (kerkhof), masjid, pendopo kabupaten dll.

Yang menarik adalah barisan pohon-pohon asem yang masih menghiasai jalanan kota. Selain memberi kesan kesejukan juga keindahan. Seorang pengelanan Eropa bernama E. Becking memberikan deskripsinya mengenai pohon-pohon asem yang menghiasi kota Purworejo dalam bukunya, Eene Bescrijving van Poerworedjo en Omstreken demikian, “memiliki jalan yang lebar, dipayungi oleh pohon asam dan kenari yang tua” (Lengkong Sanggar Ginaris, Menyelami Purworejo, Kota Kecil Calon Ibukota Darurat Hindia Belanda yang Terlupakan - https://jejakkolonial.blogspot.com/2016/05/menyelami-purworejo-kota-kecil-calon.html).

Nampaknya keberadaan pohon asam di sepanjang jalan Purworejo bukan hanya menyisakan kesan keindahan namun kisah tragis berupa sejumlah kecelakaan di sekitar pohon asam. Sebuah mobil yang dikendarai seorang Tionghoa bernama Yap Ing Liong menabrak pohon asam menyebabkan dua orang wanita di dalam mobil terluka parah (Het Nieuws, 23 Desember 1913). Selain berita kecelakaan di seputar pohon asam juga berita ambruknya sebuah pohon asam saat terjadi hujan lebat. Peristiwanya terjadi di Veepasser straat yang berjarak 50 meter dari rumah pos polisi. Pohon tumbang itu merusakkan dua mobil dari Wonosobo dan satu buah rumah. Namun tidak ada korban jiwa (De Locomotief, 27 November 1939).

 

Jika kita berjalan menyusuri Jl. Sutoyo ke utara menuju alun-alun kabupaten maka di kiri dan kanan jalan, selain barisan pohon asam, kita akan melihat sejumlah kantor pemerintah dengan langgam kolonial yang khas al., Kantor Badan Kepegawaian Daerah (eks Waterstraat Kantoor), Eks Museum Tosan Aji (eks Landraadgebouw), Dinas Pengairan (eks Irrigatie Kantoor). Gereja Santa Perawan Maria (Katolik) di Jalan Wahid Hasyim  dan Gereja Indische Kerk (Protestan) yang sekarang menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Jl. Urip Sumohardjo merupakan jejak-jejak bangunan peribadatan kekristenan era kolonial yang masih bertahan. Termasuk Batalyon Infantri (Yonif) 412/Raider dahulunya adalah Garnisun Kedung Kebo yang dibangun untuk mengatasi pasukan Diponegoro saat Perang Jawa. Sebelah barat kompleks militer terletak SMAN 7 Purworejo yang dahulunya eks Hoogere Kweekschool Purworejo.

Adapun sejumlah bangunan yang mewakili pemerintahan Pribumi Jawa selain pendopo kabupaten Purworejo yang menjadi bupati semasa kolonial termasuk masjid yang didirikan oleh Bupati Cokronegoro dengan atas tajug tumpang tiga dengan hiasan mustaka di puncaknya

       

Baik Purworejo, Kutoarjo, Ambal, Kebumen, Karanganyar bersama Wonosobo (Ledok) adalah kota-kota kabupaten yang dibentuk pasca kekalahan Perang Jawa dan dijadikan kota kabupaten di bawah Karesidenan Bagelen (1831) dan kemudian menjadi Karesidenan Kedu (1901). Kota kabupaten ini menjadi kota yang baru menggantikan kota kabupaten lama yang menjadi wilayah Mancanegara Kasunanan dan Kasultanan.

 

Dalam artikel berjudul, De Toestand van Bagelen in 1830, dijelaskan bahwa melalui sebuah akta bertanggal 22 Juni 1830, Karesidenan Madiun, Kediri, Bagelen dan Banyumas telah diserahkan kepada Pemerintah Belanda oleh para pangeran Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian ini dibuat oleh kommissarissen ter regeling der Vorstenlanden (komisaris untuk regulasi negara-negara kerajaan) yaitu al., J.J. Van Sevenhoen, H.G. Nahuijs, P. Merkus. Ketika perjanjian telah dibuat Residen Kedu yaitu Valk dikirim oleh komisioner yang sama ke Bagelen, bagian dari negara-negara yang dilepaskan, untuk mengatur administrasi dan manajemen pendapatan untuk saat ini, dan juga untuk membuat proposal untuk organisasi lebih lanjut di provinsi ini, setelah memeriksa situasinya sebelumnya (DR. W.R. Van Hoevel, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, 1858:65).

  

Mengenai keberadaan Regentschap (kabupaten) Poerworedjo, sejarawan Inggris Peter Carey  menjelaskan bahwa pada 18 Desember 1830 wilayah Bagelen pada akhirnya dibagi ke dalam empat kabupaten yaitu Brengkelan, Semawung Ungaran dan Karang Dhuhur. Pada saat besluit (surat keputusan) ditetapkan, Kiai Adipati (Tumenggung) Cokrojoyo, adalah bupati Brengkelan (diangkat 9 Juni 1830) yang kemudiaan nanti bergelar Cokronegoro.

Dua bulan setelah besluit Van den Bosch (18 Desember 1830) datanglah seorang pejabat tinggi Belanda bernama Pieter Herbert Baron van Lawick van Pabst, ke Bagelen. Van Pabst ditugaskan sebagai komisaris untuk urusan tanah kerajaan (Commissaris ter Regeling der Vorstenlanden) dan diberi wewenang untuk mengurusi semua hal berkaitan administrasi bekas mancanagara kilen yang sekarang menjadi dua Keresidenan—Bagelen dan Banyumas—di bawah Pemerintah Belanda.

Bupati Cokronegoro mengundang rekan sesama bupati dari Semawung (kelak menjadi Kutoarjo) yaitu Raden Tumenggung Sawunggaling  saat Van Pabst tiba di kota administratif Bagelen yang waktu waktu itu masih bernama Brengkelan sebelum menjadi Purworejo, pada pengujung Februari 1831. Ia diminta mengganti nama setiap kabupaten dengan nama baru yang lebih patut untuk julukan kota administratif (hoofdplaats). Maka dipilihlah nama Purworejo (“awal dari kemakmuran”) untuk Brengkelan, dan Kutoarjo (“kota yang makmur”) untuk Semawung. Pada saat yang sama, Ungaran di barat Kali Lereng diusulkan untuk diubah namanya menjadi Kebumen, dan Karang Duhur menjadi Sedayu (Sisi Lain Pangeran Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa, 2017:199-200)

Setelah mengubah namanya menjadi Purworejo, Tjokronegoro banyak melakukan pembangunan dan pembenahan yang mana manfaatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini, antara lain yaitu pembangunan Alun-Alun, Pendopo dan Rumah Tinggal Bupati, Masjid Agung, Bedug Pendowo, Jalan Raya Purworejo-Magelang, Saluran Kedung Putri dll.

Jika merunut pada catatan Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Purworejo) maka daftar Bupati Purworejo era kolonial sbb: KRA. Tjokronagoro I (1831-1856), KRA. Tjokronagoro II (1856-1896), KRA. Tjokronagoro III (1896-1907), KRA. Tjokronagoro IV (1907-1919), KRT. Sastro Soedardjo (1919-1921), KRA. Soeryadi (1921-1927), KRA. Hasan Danoediningrat (1927-1945).

    

  

Namun jika merunutkan data dari dokumen Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie berikut urutan bupati dengan penyebutan gelar Tjokronegoro (Cokronegoro) tanpa nama asli pemilik gelar, berdasarkan tahun menjabat yaitu sbb: Raden Tumenggung Tjokronegoro (Cokronegoro) (1831), Raden Tumenggung Tjokro Negoro (menjabat Tanggal 20 Agustus 1856), Raden Mas Tumenggung Ario Tjokro Negoro (menjabat, 21 Juli 1876), Raden Mas Tumenggung Tjokrodjojo (menjabat, 21 Juli 1906), Raden Mas Tumenggung Tjokro Negoro (menjabat, 27 April 1917), Raden Tumenggung Satrosoedirdjo (menjabat, 29 November 1921), Raden Tumenggung Ario Hasan Danuningrat (menjabat, 24 Oktober 1928)

Kabupaten Purworejo semasa kolonial memiliki 4 distrik yaitu: Purworejo, Cangkreb, Loano, Djenar (Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1865). Namun saat Kabupaten Kutoarjo dihapuskan tahun 1933 dan digabungkan ke Purworejo tahun 1934 maka Kabupaten Purworejo memiliki 5 distrik yaitu: Purworejo, Loano, Kutoarjo, Kemiri, Purwodadi (Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1938)

Tentu masih banyak kisah dibalik setiap bangunan yang berdiri megah ataupun lusuh di makan zaman yang berdiri di landskap tanah Bagelen yang pernah menjadi penghasil kopi di era Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan pernah menjadi Mancanegara Kulon Kasultanan dan Kasunanan sebelum Perang Jawa berakhir.

Kiranya rimbunnya pohon asam dan kenari yang meneduhi jalanan serta bangunan tua di Purworejo tetap meneduhi setiap hati para pengunjungnya untuk menikmati keindahan, kesejukkan serta kisah-kisah lama yang membentuk wajah kota di masa kini.