PENDUDUK KABUPATEN AMBAL TAHUN 1867 DAN KORELASINYA DENGAN JALAN YANG MENGHUBUNGKAN KARESIDENAN BAGELEN DAN KARESIDENAN BANYUMAS

Dalam artikel sebelumnya yang berjudul, Berapa Gaji Bupati Ambal dan Pegawai Pemerintahan Lainnya di Tahun 1872? Sebuah Skema Anggaran Yang Dibatalkan (https://historyandlegacy-kebumen.blogspot.com/2021/05/berapa-gaji-bupati-ambal-dan-pegawai.html) penulis menyajikan data penting mengenai skema gaji pejabat publik termasuk asisten residen dan bupati Ambal pada tahun 1872. Namun dikarenakan kewafatan R.A.A. Poerbonegoro pada tahun 1871 dan tidak ada kepemimpinan yang melanjutkan maka tahun 1872 kabupaten Ambal dihapuskan dan wilayahnya dibagi menjadi milik Kutoarjo, Kebumen dan Karanganyar.

Dalam artikel berikut kita akan melihat data penting mengenai statistik penduduk Ambal dengan merujuk pada laporan P. Bleeker dalam Nieuwe Bijdragen Tot De Kennis Der Bevolkingstatistiek Van Java (‘S Gravenhage: Martinus Nijhoff 1870)

Sebelum tahun 1872, Ambal masih berstatus sebagai regentschap (kabupaten) bersama Kebumen, Karanganyar, Purworejo, Kutoarjo, Ledok di bawah karesidenan Bagelen. Kabupaten Ambal memiliki distrik yaitu: Ambal, Wonoroto, Petanahan, Puring, Karangbolong.

Dengan luas wilayah 7.192 mil, terdiri dari 395 desa. Jumlah penduduk tahun 1845 sebanyak 94.972 dan tahun 1867 sebanyak 141.294. Susunan etnis penopang kabupaten Ambal tahun 1867 terdiri dari Inlanders (pribumi) sebanyak 141.183, Eropa sebanyak 38 dan Tionghoa sebanyak 57. Sisanya, Timur Asing lainnya (mungkin Arab) sebanyak 16.

 

Keberadaan jalan memanjang di sepanjang pantai (yang kelak dinamai dan entah siapa yang menamai, Jl. Daendels) tentu berkaitan dengan keberadaan kabupaten ini di masa silam. Jalan memanjang dari timur ke barat atau dari barat ke timur ini menghubungkan wilayah Karesidenan Bagelen (di mana kabupaten Ambal, Kebumen, Karanganyar berada) menuju Karesidenan Banyumas (tahun 1928, Karanganyar pernah menjadi wilayah Zuid Banjumas atau Banyumas Selatan).

Apalagi sebelum tahun 1870, Karangbolong (dimana pengunduhan sarang walet sudah berlangsung) masih menjadi salah satu distrik di bawah kabupaten Ambal. Tentu saja dibutuhkan sebuah jalan yang menghubungkan Ambal hingga Karangbolong melalui jalur jalan yang saat ini kita menyebutnya dengan istilah Jalan Daendels dan Jalan Lintas Selatan Selatan. Tentu dahulu kondisinya tidak sebagus saat ini dengan pengaspalan modern.

Jika beberapa waktu lalu beredar video di kanal you tube yang menuding bahwa Belanda berada dibalik pengubahan nama Jalan Diponegoro menjadi Jalan Daendels, sesungguhnya tudingan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari dokumen sejarah. Apa buktinya?

Pertama, Dr. P. Bleeker, dalam sebuah artikel berjudul, Fragmenten Eener Reis Over Java memberikan laporan perjalanan yang menarik sbb:

“Pada tanggal 16 September kami berangkat dari Poerworedjo ke Banjoemas. Dua jalan besar melintasi bagian selatan Bagelen (Twee groote wegen doorloopen de zuidelijke helft van Bagelen), dari timur ke barat. Paling selatan ini membentang sejajar dan dekat dengan pantai, melintasi Ambal ke Karang-bolong (De zuidelijkste derzelve loopt parallel met en digt langs het strand , over Ambal naar Karang-bolong).

Paling utara melewati tengah dataran aluvial besar karesidenan, mulai dari Poerworedjo, memotong berturut-turut kabupaten Koeto-ardjo, Keboemen, Karang-anjar dan sebagian sempit Ambal, kemudian memasuki Banjoemas dan mencapai Seraijoe di Banjoemas, setelah itu Goenoeng-Kalongan mengikuti sepanjang jalan terakhir yang kami ikuti, adalah ibu kota kabupaten Koeto-ardjo, Keboemen dan Karang-anjar dan benteng yang masih dalam pembangunan di Gombong atau Gembung (en het nog in aanbouw zijnde fort te Gombong of Gemboeng)” (Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 12, 1850 [2e deel], no 8)

Laporan di atas memberikan informasi paling dini kepada kita bahwa di tahun 1850 dua jalur jalan yang dari Purworejo menuju Banyumas yang bisa ditempuh baik melalui jalur utara maupun selatan. Hanya disebut, “dua jalan besar” (Twee groote wegen). Tidak pernah disebut dengan nama Daendels weg.

Kedua, Dalam sebuah laporan mengenai pemetaan wilayah untuk keperluan penyusunan peta dengan melakukan teknis geodesi yang ditulis oleh G. A. De Lange sbb:

“Jalur sinyal selatan, dimulai dari Gepak, termasuk titik-titik di Djatimalang, selatan ke desa Ngombol, Djetiskoelon, di mana jalan besar dari Ambal (de groote weg van Ambal) mengarah ke utara ke Koetoardjo, Aglik, di pos pertama antara Ambal dan Koetordjo, Troentung, di muara sungai Lok Oelo dan Karangkoedo, di gudang sarang burung Karangbolong” (Verslag Van De Geodesische Triangulatie Van De Residentien Bagelen, 1857)

Laporan di atas bukan hanya memberikan informasi penting bagaimana proses pembuatan peta sudah berlangsung di wilayah Bagelen sejak tahun 1857 namun memberikan informasi mengenai keberadaan jalan yang menghubungkan Ambal dengan Kutoarjo dan Kebumen sudah ada namun tidak pernah disebut dengan Daendels weg. Jika benar Belanda yang menghapus jejak perjuangan Pangeran Diponegoro semasa Perang Jawa (1825-1830), tarikh 1857 seharusnya jalan itu sudah diganti dengan nama Jalan Daendels bukan?

Dengan membaca data statistik di era kolonial tersebut kita mendapatkan data historis mengenai kondisi kehidupan Ambal semasa masih menjadi kota kabupaten. Bukan sebuah kisah fiksional melainkan faktual. Keberadaan sejumlah dokumen baik berupa laporan, jurnal, lembaran negara, artikel dan berita surat kabar membantu kita melakukan rekonstruksi mengenai kehidupan sosial ekonomi di kabupaten Ambal sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih obyektif dan historis. Selama ini ketika membicarakan Ambal, lebih kental gambaran kisah yang lebih bersifat semacam legenda tinimbang data historis.